Tinjauan Normatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Facebook

Kehidupan manusia di zaman modern ini, akses informasi secara terbuka menjadi tuntutan masyarakat luas, terlebih di negara demokrasi. Media sosial merupakan salah satu media untuk mendapatkan informasi secara cepat dan mudah. Media sosial juga bisa berperan untuk mengekspresikan pendapat seseorang. Namun, karena sifatnya yang bebas tersebut, membuat mudah seseorang untuk menyampaikan pendapatnya tanpa menjaga perilaku dan etika, sehingga kerap kali terjadi perbuatan-perbuatan melawan hukum di dalamnya, salah satunya pencemaran nama baik. Menurut KUHP, pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan kepada seseorang. Penghinaan berarti menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dan bersifat diketahui banyak orang.

Nama baik seseorang biasanya dilihat dari penilaian orang lain, yaitu berkenaan dengan moral dan kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.

 

Pencemaran nama baik dalam KUHP

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pencemaran nama baik diatur dalam pasal 310 ayat (1), yaitu:

  1. Dengan menuduhkan sesuatu hal kepada orang lain. Perbuatan tersebut baru dikatakan pencemaran nama baik apabila dilakukan dengan cara menuduh bahwa seseorang (harus secara terang dan jelas bahwa orang tersebut adalah yang dituju) melakukan suatu perbuatan tertentu berupa tuduhan yang berakibat pencemaran nama baik seseorang di mata publik atau masyarakat. Menuduh sesuatu hal tersebut harus mengenai suatu perbuatan yang oleh masyarakat dinilai sebagai perbuatan yang tidak baik atau buruk dilihat dari sudut moral atau kepribadian di mata orang lain.
  2. Harga diri seseorang telah diserang. Bahwa seseorang telah tersinggung namun rasa tersinggung itu tidak dapat di ukur dengan perwujudan masalah yang diserang, tetapi karena adanya peranan penting dalam mengeluarkan kritikan itu dan menggunakan pemilihan kata-kata tertentu yang membuat orang lain tersinggung, misalnya “bodoh” , “pandir”, atau”dungu”.

 

Baca juga: Deradikalisasi Semangat Kepahlawanan

 

Tetapi sebenarnya pelaku mengetahui bahwa perkataanya dapat menyakiti hati orang lain yang namanya dicemarkan. Bahwa pelaku dengan perkataannya tersebut memiliki maksud dan tujuan untuk menghina orang yang dicemarkan nama baiknya secara tertulis. Unsur pencemaran nama baik dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP antara lain:

  1. Tuduhan dalam perbuatan itu dilakukan dengan cara gambaran. Gambaran tersebut dilakukan dengan cara membuat gambaran tertentu dengan maksud mencemarkan nama baik seseorang supaya diketahui oleh umum dan gambaran tersebut suatu perbuatan yang dituduhkan dan jelas gambar yang dituju (bukan kepada orang lain). Jadi menurut delik pencemaran nama baik secara tertulis ini letaknya bukan karena gambarnya yang buruk atau tidak sesuai dengan aslinya, tetapi gambaran orang melakukan perbuatan tertentu dan dari gambar tersebut jelas siapa orang yang digambar dan perbuatan yang dituduhkan pada korban.
  2. Tuduhan perbuatan itu dilakukan secara tertulis. Dan tulisan tersebut memuat isi tuduhan melakukan suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang, baik dilakukan dengan menyebut kualifikasi saja atau dengan menyebut unsur-unsur secara lengkap atau mendeskripsikan suatu perbuatan tertentu, dapat berupa perbuatan pidana atau perbuatan lain yang bukan perbuatan pidana. Tuduhan perbuatan yang dilakukan secara tertulis adalah suatu perbuatan yang apabila diketahui oleh umum, orang yang ditulis terserang (tercemar) kehormatan atau nama baiknnya menurut ukuran subyektif dan obyektifnya.
  3. Pelaku bertujuan menyiarkan tuduhan itu kepada khalayak ramai. Untuk itu, tidak perlu tuduhan itu diucapkan di muka umum, bahkan dapat dikatakan di muka seseorang saja, tetapi secara eksplisit dimaksudkan agar pelaku meneruskan tuduhan tersebut kepada orang-orang lain.

 

Pencemaran nama baik dalam UU ITE

Unsur-unsur pencemaran nama baik atau penghinaan menurut pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 antara lain:

  1. Unsur subyektif berupa unsur kesalahan. Dalam hal ini terdapat kata “dengan sengaja”. Penegak hukum harus dapat membuktikan bahwa pelaku melakukan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan melalui internet dengan sengaja.
  2. Unsur Melawan Hukum. Dalam hal ini terwakilkan dengan kata hak “tanpa hak”. Sebagaimana penjelasan dan uraian mengenai kesepadanan makna dari kata “tanpa hak” dengan “melawan hukum” di atas.
  3. Unsur Kelakuan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan yang dilarang dan menjadi obyek pada pasal 27 ayat (3) ini yaitu: mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi. Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Unsur ini dapat dipenuhi jika bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Sama halnya dengan Pasal 310 KUHP yang juga mengatur mengenai penghukuman.

 

Pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media sosial semakin menjadi fenomena yang marak terjadi di era pesatnya  perkembangan teknologi  dalam beberapa tahun ke belakang. Dalam beraktivitas di jejaring media sosial, kita memang diberikan kebebasan, tetapi kebebasan tersebut tentu masih harus ada batasannya. Salah satunya pencemaran nama baik  atau penghinaan ini yang harus ditegakkan di manapun, termasuk di dunia digital.

Referensi:

Tindak PidanaPencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2008 Tentang ITE

 

UIN Walisongo Semarang | Journal Walisongo | Library Walisongo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UIN Walisongo Semarang